People Power: Ini Pandangan Ormas-Ormas Islam

JAKARTA, BIO.COM – –   Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menanggapi isu pengerahan massa atau people power yang digulirkan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Dia meyakini semua pihak akan melakukan rekonsiliasi ihwal Pemilu 2019.

 

“Saya percaya bangsa Indonesia dan para elite bangsa itu semakin hari akan semakin mengarah pada rekonsiliasi kerukunan dan persatuan. Di sana-sini ada perbedaan itu, terus diusahakan agar masing-masing berdialog,” kata dia di kampus Intitut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan, Ciputat, Tangerang Selatan, Ahad (12/5/2019).

 

Haedar dalam kesempatan itu juga mengimbau para elite di negeri ini supaya makin santun dan menunjukkan sikap yang uswatun-hasanah. “Saya percaya bahwa jiwa kenegarawanan itu akan menjadi karakter kolektif elite di Indonesia,” ujar dia.

 

 

Isu pengerahan masssa agar turun ke jalan sebagai wujud protes terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 menguat dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah kalangan tidak setuju atas isu itu karena hal itu dinilai justru membuat perpecahan sesama anak bangsa. Salah satunya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.

 

 

Said mengatakan, aksi turun ke jalan itu tidak perlu dan tidak ada gunanya. “Kalau dari NU, itu saya larang betul untuk ikut kegiatan tersebut,” kata dia.

 

Aksi seperti itu, menurut Said, jika dilakukan justru bisa menyebabkan kegaduhan. Menurut dia, saat ini masyarakat harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa umat Islam bisa sukses berdemokrasi. Dia tidak ingin nasib umat Muslim di Indonesia seperti di wilayah Arab.

 

“Empat puluh tahun perang,” ujar dia.

 

Said mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan perdamaian. Siapa pun yang menang, dialah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

“Harus kita terima dengan dewasa, lapang dada, berbesar hati. NU percaya pada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri,” kata dia.

 

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, mengatakan, pengerahan massa bukan solusi atas persoalan sengketa Pemilu 2019 ini. Menurut dia, satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur hukum.

 

 

“Mekanisme hukum adalah satu jalan terbaik, bukan people power solusinya karena instrumen hukum kenegaraan dan hukum itu sudah ada dan sudah dipenuhi semua,” kata dia.

 

 

Sunanto melanjutkan, jika ada pihak yang menemukan dugaan kecurangan Pemilu 2019 berdasarkan data dan fakta, yang bersangkutan harus menggunakan jalur hukum terlebih dahulu. “Jangan people power dulu terus hukum ditinggalkan. Seharusnya hukum didahulukan,” kata dia.

 

Sunanto menyadari bahwa siapa pun boleh menyampaikan temuan terkait dugaan kecurangan pemilu dan hal tersebut sah-sah saja. Namun, dia mengingatkan, temuan tersebut harus didasarkan pada fakta dan data. Seluruh kader Pemuda Muhammadiyah, kata Sunanto, diimbau untuk tetap menggunakan akal sehatnya.

 

 

“Agar melaksanakan sesuai mekanisme hukum dan tidak melakukan cara-cara yang di luar nalar bermuhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah. Fakta hukum harus menjadi dasar dan itu menjadi ranah perjuangan,” katanya.

 

 

Sunanto menambahkan, pemilu serentak 2019 ini harus dievaluasi total. Evaluasi ini tidak hanya meliputi meninggalnya ratusan petugas pemilu, tetapi juga termasuk sistemnya.

 

 

“Jadi, yang menyebabkan semua itu tata cara dan perilaku sistem pemilunya, yang berakibat fatal atau mekanisme rekrutmennya. Bisa jadi ini karena kelelahan atau karena umurnya dan memang sudah sakit-sakitan. Ini kan enggak ada mekanismenya, jadi harus dievaluasi menyeluruh,” ujar dia.

 

 

Sunanto mengatakan, pemilu kali ini berbeda dari pemilu sebelumnya karena diselenggarakan secara serentak, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. “Dan waktu pembentukan KPPS ini ada pembatasan, hanya dua kali, dan juga putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang harus kontinyu tak boleh istirahat tak boleh ada jeda,” ujarnya.

 

 

Sementara itu, pemilu sebelumnya, kata Sunanto, ketika sudah pukul 12.00 WIB tepat, tempat pemungutan suara ditutup. “Kalau sekarang itu harus dilayani dan perhitungannya 24 jam. Ini pascaputusan MK,” kata dia.

 

 

Sunanto mendukung usulan agar pemilu serentak berikutnya dibuat serentak di tiap tingkat daerah, mulai dari kabupaten/kota sampai level pusat. Hal tersebut diperlukan agar ada jeda dalam penyelenggaraannya.

 

Al Quran Tilawah Ramadhan , Hub: 08112202496

 

 

“Kalau ada partai yang gagal di tingkat bawah maka dorongan publiknya untuk yang tingkat atasnya jangan (gagal juga) dong. Jadi, tidak melihat figur tapi lihat sistem karena pengaruh figur itu juga dipengaruhi sistem kepartaian karena pasti ada kebijakan partai dalam setiap kebijakan orang yang dipilih,” ujar dia.

 

 

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menegaskan, pihaknya tidak pernah merencanakan people power. BPN selalu mengambil langkah sesuai konstitusi dalam proses Pemilu.

 

 

“Saya tegaskan, BPN Prabowo-Sandi tidak pernah punya rencana people power untuk mengintimidasi penyelenggara Pemilu. Semua langkah kami adalah konstitusional,” kata Andre di Jakarta, Jumat (10/5).

 

 

Dia menegaskan, BPN akan selalu mengambil langkah yang sesuai konstitusi dalam proses Pemilu. Langkah itu menurut dia akan ditegaskan dengan melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). [ ]

 

Sumber: republika.co.id

 

4

Redaksi:  admin [ Berita Islam Online Terkini & Terpercaya

810

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *