Menteri Agama dari Militer, Ini Pernyataan NU Dan Muhammadiyah

Jakarta, BIO.COM—Presiden Joko Widodo Dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin resmi menunjuk Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini menjadi sorotan publik dan para ulama, pasalnya ia bukan berasal dari kalangan ulama melainkan seorang pensiunan tentara.

Menyikapi hal ini fachrul razi menyangkal isu bahwa ia mendapat penolakan dari para kiai atau ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Fachrul Razi juga mengatakan bahwa ia memiliki tujuan yang sama yaitu membina umat dan membangun bangsa.

Ia pun tak menutup mata bahwa saat ini masih ada pihak yang mempertanyakan perihal pengangkatannya sebagai Menteri Agama. Ia berharap media dan masyasrakat tidak membesar-besarkan hal ini sebagai penolakan.

Sementara Presiden Joko Widodo memberikan menteri agama tugas utama tugas untuk mengatasi radikalisme. Radikalisme di indonesia memang sedang menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir. Nahdatul Ulama juga sudah lama mengutarakan bahwa sebenarnya Indonesia mengalami darurat radikalisme.

Sejak Presiden Joko Widodo resmi mengangkat Fachrul Razi menjadi Menteri Agama pada Rabu, 23 Oktober 2019, Ketua Pengurus Harian PBNU pun akhirnya angkat bicara, “Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes,” demikian keterangan tertulis Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU KH Robikin Emhas kepada media.

Ia juga menambahkan, sejak dulu NU sudah mengutarakan bahwa Indonesia sendang darurat radikalisme. Bahkan NU sudah menyatakan kondisinya juga sudah darurat narkoba dan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Sementara itu, berbeda sikap dengan kelompok Nahdlatul Ulama (NU) yang menyatakan kecewa, Muhammadiyah justru menerima penunjukan Fachrul Razi menjadi Menteri Agama.

“Penunjukan seseorang untuk menjadi menteri, termasuk untuk menjadi menteri agama, itu merupakan hak prerogatif presiden. Itu harus kita hormati supaya negara kita tidak gaduh,” ujar Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Anwar Abbas.

Anwar mengatakan, semua pihak sepatutnya memberikan kesempatan kepada menteri-menteri yang telah dilantik untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. “Termasuk menteri agama juga,” ujar Anwar.

Sumber: okezone.com, tempo.com

Gambar: tribunnews.com

5

Redaksi:  admin [ Berita Islam Online Terkini & Terpercaya

922

Like Fanpage Kami untuk Artikel Terbaru! Berita Islam Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *