MUI Minta Pendakwah Ikut Standarisasi dan Sertifikasi

Jakarta, BIO.COM—Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha menyediakan ulama-ulama yang berkualitas dan tidak radikal.

 

Ulama-ulama yang dinilai pantas berdakwah melalui program standardisasi dai alias sertifikasi dai.Melalui program tersebut MUI mencoba menyamakan persepsi para dai dan menyatukan langkah-langkah dakwah mereka. MUI melakukan hal ini mengikuti langkah Malaysia dan Brunei yang disebut telah menerapkan sistem serupa dengan memberikan sertifikat kepada para pendakwah sebelum mereka terjun ke tengah masyarakat.

 

“Di negara kita bisa berdakwah sebebas-bebasnya. Tapi kan celakanya, bacaan Quran aja belum bisa, menulis Quran juga belum bisa, agama belum bisa, tapi jadi penceramah,” kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, M. Cholil Nafis, Rabu (20/11).

Cholil mengatakan, pihaknya sering menerima laporan masyarakat yang meragukan kualitas sejumlah penceramah yang mereka saksikan di ruang publik.

“Saya mendengar laporan dari masyarakat, bahwa mereka nggak pantas jadi dai. Tapi, karena mereka ngartis, mereka lucu. Tapi kan menjadi salah-salah ngejelasin agama,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga bertujuan mencegah munculnya gagasan radikal dan liberal yang dirasakan masyarakat, termasuk di kalangan para pendakwah.

Hal yang perlu dicegah, terang Cholil, jangan sampai ada dakwah yang mengarah pada radikalisme ke terorisme, mengarah kepada destruksi, lalu membenci pada perbedaan agama, membenci perbedaan pendapat.

Ia berharap para ulama yang mengikuti sertifikasi akan memiliki keseimbangan. “Mereka tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikalisme, dan tidak liberalisme.”

 

Lalu bagaimana cara kerja sertifikasi dai?

 

Sebanyak ulama dai telah mengikuti proses sertifikasi pada gelombang pertama Senin (18/11) lalu.

Kali ini, mereka yang hadir merupakan ulama-ulama senior yang diundang oleh MUI, seperti Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim, Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ) Muchlis Hanafi, hingga pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah Depok Hamdan Rasyid.

Ke depannya, dai-dai yang tertarik dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi. “Minimal bacaan Qurannya dia fasih. Yang kedua, bicara di depan umum bisa. Yang ketiga, dia memang aktif keagamaan di masyarakat,” terang Cholil.

Namun, MUI mengaku masih tetap akan menyaring nama, untuk kemudian diundang melakukan sertifikasi, berdasarkan riwayat hidup para pendaftar.

“Lalu kita latih. Bisa dilatih tiga hari, bisa lima hari, bahkan bisa sebulan. Setelah itu ada tesnya di akhir,” kata Cholil.

Apabila ulama yang bersangkutan lulus dalam tes akhir, mereka akan memperoleh sertifikat dan wajib menandatangani pakta integritas ulama.

Setelahnya, ulama tersebut dapat kembali berdakwah di tengah masyarakat, tapi kali ini dengan status direkomendasikan MUI menjadi dai yang bisa berdakwah di masyarakat.

Bagaimana dengan ulama yang tidak lulus?


“Kita nggak akan melarang orang yang nggak dapat sertifikat untuk ceramah, silakan. Cuma MUI tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap isi (ceramah) dan orangnya,” ujar Cholil.

Sedangkan bagi penceramah yang sudah mendapat sertifikat, MUI mengaku akan bertanggung jawab atas kiprah dakwah mereka, bahkan berhak menegur apabila melenceng dari pakta integritas yang sudah diteken.

“Jika diperlukan, rekomendasinya atau sertifikatnya ditarik kembali oleh MUI.”


Kekhawatiran tentang program standardisasi dai

 

Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga, Maria Ulfah Anshor menilai urgensi program tersebut perlu dikaji lebih dalam.

Menjadi dai menurut Ulfah, tidak seperti jenis profesi lain yang diemban setelah melewati jenjang pendidikan formal, status keulamaan seseorang belum bisa dinilai karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas.

“Sesungguhnya (status) ulama atau dai itu adalah pemberian, semacam penghargaan dari masyarakat, menyebut dia ulama karena dia punya keahlian, dia punya keilmuan yang dalam,” ujar Ulfah.

“Nah, siapa yang bertugas mensertifikasi keulamaan orang ini? Menurut saya disiplin pendidikannya,” ujar Ulfah.

Seperti dilansir BBC, pendapat Ulfah senada dengan Pimpinan Majelis Ar Raudhah Surakarta, Habib Novel Alaydrus. Ia menilai sertifikasi ulama atau dai dapat menggunakan indikator latar belakang pendidikan yang bersangkutan.

“Jika itu memang lulusan dari pesantren, yang jelas pesantrennya, kemudian juga kalau dia punya majelis, yang jelas majelisnya, dengan tujuan untuk memberikan jaminan ke masyarakat kalau yang berbicara ini betul-betul ulama yang punya keilmuan, maka itu positif-positif saja,” kata Novel.

Lebih jauh, Novel menilai semestinya MUI mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ulama.

“Definisi ulamanya itu apa? Nggak setiap orang berbicara kan ulama. Justru yang jelas tempatnya ulama kan pesantren,” kata Novel.

“Kalau sekarang kan liar nih, semua pada ceramah. Artis ceramah, ini ceramah, kemudian sebentar-sebentar buat pendapat di medsos misalnya, siapapun itu dan apapun itu, tapi ndak punya latar belakang pendidikan yang jelas,” ungkapnya.

Sumber: muslim.okezone.com

Ilustrasi foto: pixabay

2

Redaksi:  admin [ Berita Islam Online Terkini & Terpercaya

922

Like Fanpage Kami untuk Artikel Terbaru! Berita Islam Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *